Kontroversi vote komodo berbayar

Sindonews.com - Komodo, hewan sangat langka ini dan hanya ada di Pulau Komodo, Indonesia, memang luar biasa. Tak hanya menjadi spesies purba yang mampu bertahan hidup hingga sekarang, kini menjadi primadona dan ramai dikupas hingga di dunia maya, dengan segala persoalannya.

Hal itu tak terlepas dari kontroversi keikutsertaan komodo dalam ajang pemilihan Tujuh Keajaiban Dunia Baru yang diselenggarakan New 7 Wonders. Keberadaan New 7Wonders memang mengundang kontroversi.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenbudpar memutus keikutsertaan Pulau Komodo, karena penyelenggara meminta biaya besar sejak dari pendaftaran hingga permintaan USD10 juta untuk penyelenggaraan perayaan dan pengumuman New 7Wonders. Kini LSM New 7 Wonders di Swiss ini menggelar vote melalui SMS dengan menggandeng LSM lokal, Pendukung Pemenangan Komodo (P2K).

Menariknya, saat ini jutaan SMS telah dikirimkan masyarakat untuk menjadikan komodo sebagai keajaiban dunia baru. Nah, terkait dukungan via SMS ini terselip keganjilan. Di manakah letak keganjilannya?

Vote untuk komodo bisa dilakukan dengan dua cara yakni SMS dan internet. SMS komodo akan mengirim jawaban balasan untuk mengunjungi situs www.pilihkomodo.com. Dari situ dijelaskan untuk vote komodo harus masuk ke situs New 7 Wonders, baru setelah itu melakukan tahapan vote.

Awalnya, dukungan SMS terhadap komodo di jejaring sosial dinyatakan gratis, tapi belakangan pengirim malah dikenakan tarif Rp1.000. Akibat heboh sedot pulsa, saat ini tarif SMS yang dikirim ke SMS Premium 9818 menjadi Rp1.

Diketahui, untuk vote di internet harus mengisi data nama, email, alamat dan sebagainya. Email yang dikirim tersebut nanti diverifikasi pihak N7W untuk keabsahannya, agar vote menjadi valid dengan satu email untuk satu vote. Kini pertanyaan selanjutnya, apa relevansi SMS Komodo ini dengan vote di situs New 7 Wonders?

Terkait masalah ini, pakar hukum telematika Ronny Wuisan mengakui adanya kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan.

"Mengalirnya dukungan SMS dari masyarakat adalah hal positif untuk kemajuan Pulau Komodo, tapi jangan dimanfaatkan oleh pihak lain yang cari untung," ujarnya dalam perbincangan dengan Sindonews, Kamis (3/11/2011).

Menurut dia, harus ada kejelasan dari pihak pengelola SMS atau operator kemana dana yang terkumpul itu selanjutnya digunakan. Apakah untuk keperluan pengembangan komodo? "Sayangnya, selama ini masyarakat yang juga konsumen telekomunikasi tidak bisa kroscek aliran dana itu ke mana," ungkap Ronny.

Oleh karena itu, kata dia, BRTI harus proaktif melakukan pengawasan terhadap masalah ini. "Jangan menunggu keluhan atau pengaduan dari konsumen," imbuhnya. Sebab, melihat dua cara dalam memberikan dukungan bagi komodo agar masuk menjadi tujuh keajaiban dunia baru, ada keganjilan sehingga patut diragukan keabsahannya.

"Hal ini penting agar masyarakat konsumen tidak dirugikan. Dalam UU ITE, masyarakat bisa menggugat jika informasi yang selama ini digembar-gemborkan adalah tidak benar atau bohong," ujar Ronny seraya menyebutkan penipuan melalui SMS dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan diancam hukuman enam tahun atau denda Rp1 miliar.

Keraguan ini, lanjut dia, ketika pihak pemerintah yang tidak mau ikut campur tangan dalam ajang ini. Pasalnya, pemerintah meragukan kredibilitas pihak penyelenggara yakni, yayasan New 7 Wonders. Terlebih, pada awalnya vote lewas SMS ini gratis, tapi kemudian dikenakan tarif Rp1.000, lalu turun menjadi Rp1.

Ketua Tim Pemenangan Komodo (P2K) Emmy mengatakan, voting melalui SMS lazim dilakukan sebagai 'emotional vote'. Pemberian suara melalui SMS bisa dilakukan berkali-kali oleh satu orang. Kalau lewat Internet itu 'rational voting'. "Satu orang, satu alamat e-mail, tidak bisa lebih," papar Emmy yang menegaskan tidak ada dana sepeser pun yang masuk ke kantong P2K.

Kampanye jalan terus
Di tengah keraguan mengenai kredibilitas Yayasan New7Wonders, sejumlah kalangan mengaku akan tetap mendukung Pulau Komodo di ajang pemilihan Tujuh Keajaiban Dunia Baru.

Dukungan untuk Komodo terus dilakukan demi mengenalkan Indonesia dan mendongkrak sektor pariwisata dalam negeri. Terkait kredibilitas penyelenggara acara semestinya tidak perlu dibesar-besarkan. Duta Pulau Komodo Jusuf Kalla meminta berbagai pihak agar tak mempermasalahkan kantor Yayasan New7Wonders di Swiss yang dianggap tidak jelas.

Menurut Kalla, di era digital seperti sekarang ini sangat memungkinkan bagi semua orang mengetahui profil yayasan melalui layanan internet.

”Swiss itu tidak seperti di kampung jika mencari alamat harus ke RT atau RW. Kita cukup buka website, sudah jelas. Masalah kantor tidak perlu lagi dibesar-besarkan, karena hanya kita di Indonesia yang masih suka dengan kantor besar,” tutur Kalla, 2 November 2011.

Ketua Palang Merah Indonesia itu menyatakan, New7Wonders adalah sebuah yayasan yang mengurus masalah dunia sehingga sangat memungkinkan bagi pengurus yayasan tersebut selalu keliling dunia. Apalagi sekarang ini dunia sudah berubah memasuki era digital sehingga keberadaan kantor tidaklah terlalu penting.

”Bicara soal kantor itu tidak teramat penting, dan kantor pun tak harus dilihat dari besar dan kecilnya, ”ucapnya.

Kalla juga menjelaskan ajang tersebut sudah berlangsung untuk yang kedua. Sebelumnya telah diadakan juga Tujuh Keajaiban Dunia Baru buatan manusia, dan saat itu ada sekira 100 juta orang yang terlibat.

Pada saat pengumuman, mata dunia tertuju pada gelaran tersebut sehingga jumlah wisatawan dari semua negara yang masuk Tujuh Keajaiban Dunia Baru buatan manusia meningkat 3-4 kali lipat.

Kalla mengaku, sebelum ditunjuk sebagai Duta Pulau Komodo, dirinya sudah melakukan pengecekan terhadap keabsahan Yayasan New7Wonders melalui internet. Dia bahkan mengaku pernah melihat beberapa berita di internet tentang bagaimana keterlibatan presiden negara yang menjadi finalis New7 Wonders of Nature ini mengampanyekan negaranya seperti Barack Obama.

”Hanya kita saja yang beberapa pejabatnya justru menantang itu. Sebenarnya mereka hanya kurang berminat,” ucapnya.

Sebelumnya Dubes RI di Swiss Djoko Susilo meragukan kredibilitas Yayasan New7Wonders ini setelah menemukan kejanggalan pada Yayasan New7Wonders. Kejanggalan itu antara lain tidak jelasnya keberadaan Kantor Yayasan New7Wonders serta ketidaktahuan masyarakat terhadap yayasan ini.

Direktur Utama PT Sidomuncul Irwan Hidayat mengatakan, meski kredibilitas Yayasan New7Wonder diragukan, dukungan terhadap Komodo tetap diperlukan agar bisa menjadi bagian dari Tujuh Keajaiban Dunia Baru.

”Saya kira dukungan terhadap Komodo perlu terus dilakukan karena kita tidak dirugikan,” ungkap Irwan.

Perusahaan jamu ini telah menegaskan komitmennya mendukung Komodo di ajang New7Wonders. Irwan menuturkan, dengan dukungan itu, setidaknya masyarakat Indonesia semakin mengenal Komodo sebagai salah satu kekayaan Tanah Air.

Dukungan juga diperlukan demi memajukan sektor pariwisata Indonesia. ”Jika Komodo terkenal, akan banyak yang berkunjung ke sana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar menegaskan Pemerintah Indonesia sudah tidak memiliki sangkut paut apa pun lagi dalam kontes New7Wonders. Gerakan Vote Komodo melalui SMS yang gencar dilakukan untuk pemenangan Pulau Komodo juga di luar kegiatan kementerian. ”Itu dari swasta. Enggak apa-apa, kita enggak melarang, silakan saja,” kata Sapta.